Komisi I DPR Dukung Panglima TNI Berantas Praktik Jual Beli Senjata dan Amunisi di Papua

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Christina Aryani mendukung penuh langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi di Papua.

WaraBerita.com – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung penuh langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi khususnya di wilayah konflik Papua. Dia juga mendukung siapa pun prajurit TNI yang terlibat untuk dihukum seberat-beratnya.

“Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Dan memang ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri,” kata Christina dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/5/2023).

“Maka siapa pun pelakunya pantas dihukum berat, melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun,” imbuhnya.

Christina menilai apa yang diakui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait adanya lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cenderawasih selama satu dekade harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan.

Bacaan Lainnya

Ia pun mengatakan mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama.

“Jangan jadikan suplai senjata terhadap musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis. Benar kata Panglima TNI, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan,” ujar dia.

Christina meyakini apabila tidak ada pasokan senjata dan amunisi pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), maka perlawanan tidak akan semasif sekarang.

“Jadi pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk penghianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat,” kata Anggota Komisi I DPR RI Christina.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *